Bayu Sanggra Wisesa

 Penulis     : Bayu Sanggra Wisesa, S.H. Pada era kolonialisme Belanda, kopi menjadi komoditas primadona di seluruh penjuru dunia, Belanda bekerja sama dengan para raja dan pihak swasta untuk memantau penanaman kopi di tiap daerah, mereka mengontrol dan memonopoli perdagangan sehingga rakyat tidak dapat mengurusi lahannya sendiri yang ditanami padi dan umbi-umbian. Seluruh kopi yang dihasilkan diserahkan kepada Belanda, upah kerja kecil dan jam kerja yang berlebihan seketika membuat rakyat jatuh miskin dan banyak kelaparan. Sistem penyerahan wajib ala Deandels berakhir ketika Inggris merebut Jawa, tapi tidak bertahan lama dan Belanda merebut kembali Jawa dan Van Den Bosch menjabat sebagai Gubernur Jawa menggantikan Deandels Masa pemerintahan Van Den Bosch menerapkan system tanam paksa dan mengharuskan setiap pemilik lahan menjual hasil kebunnya ke pemerintahan Belanda dengan harga yang telah ditentukan, berbeda dengan Deandels yang mengharuskan rakyat hanya menanam kopi...

 Penulis     : Bayu Sanggra Wisesa, S.H., M.H., C.Med., CHCO. Dalam sebuah acara televisi bernama  Catatan Demokrasi yang diupload tanggal 15 januari 2025 di channel youtube tvOneNews dengan judul Bikin Ribut, Pagar Misterius di Laut, menjadi perbincangan hangat lantaran terdapat sebuah pagar laut dari bambu yang membentang sepanjang kurang lebih 30 km yang terpasang di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah tidak diketahuinya dalang atau pihak yang memasang pagar bambu tersebut sehingga muncul spekulasi bahwa pagar bambu tersebut dibuat oleh masyarakat nelayan melalui dana swasembada dan ada juga yang berpendapat bahwa pagar bambu tersebut dibangun oleh sebuah korporasi besar sehingga menimbulkan beberapa pertannyaan seperti: 1. Kenapa kekayaan alam Indonesia bisa dijadikan kavlingan ? 2. Apakah laut Indonesia hanya punya korporasi ? Setelah viralnya pagar bambu pemerintah melalui alat negara yakni Tentara Nasional Indonesia...

Penulis : Bayu Sanggra Wisesa, S.H., M.H., C.Med., CHCO. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, secara tegas mengatakan bahwa sistem yang dianut adalah single bar  namun faktanya PERADI bukan satu-satunya organisasi advokat di Indonesia, ada beberapa organisasi advokat di Indonesia yakni:  1. PERADAN (Perkumpulan Advokat dan Pengacara Nusantara) 2. DPN Indonesia (Dewan Pengacara Nasional Indonesia) 3. KAI (Kongres Advokat Indonesia) 4. PERADIN (Perkumpulan Advokat Indonesia) 5. FERARI (Federasi Advokat Republik Indonesia) 6. PERARI (Perkumpulan Pengacara Indonesia) 7. PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) PERADI dibentuk oleh 8 (delapan) organisasi atau dikenal dengan 8 (delapan) organisasi pendiri PERADI, yakni: 1. IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) 2. AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) 3. IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia) 4. HAPI (Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia) 5. SPI (Serikat Pengacara Indonesia) 6. AKHI (Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia) ...

Penulis     : Bayu Sanggra Wisesa, S.H., M.H., C.Med., CHCO. Penahanan ijazah memang kerap menjadi momok bagi para pencari kerja, ijazah sendiri didefinisikan sebagai surat/sertifikat yang diterbitkan ketika pelajar telah menempuh pendidikan di sekolah/perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam konteks di Indonesia, ijasah kerap digunakan sebagai salah satu syarat wajib pencari kerja sehingga tidak heran bahwa ijazah memiliki pengaruh dalam mencari pekerjaan. Ijazah sendiri bahkan sudah diakui dalam perundang-undangan sebagai sertifikat yang memiliki dasar hukum Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. " Ijasah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi ". Dalam praktiknya terdapat beberapa perusahaan yang menahan ijazah sebagai jaminan bahwa karyaw...

Penulis     : Bayu Sanggra Wisesa, S.H., M.H., C.Med., CHCO. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 memang tidak mengatur secara eksplisit mengenai rangkap jabatan yang dilakukan oleh politisi dengan menjabat sebagai susunan pengurus atau pemegang saham di  perseroan terbatas, namun dibatasi dengan kriteria  mengenai siapa saja yang dapat diangkat menjadi Komisaris dan Direktur/Direksi yakni: Pasal 93 Ayat (1) " Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu lima (5) tahun sebelum pengangkatannya pernah: 1. Dinyatakan pailit 2. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit ;atau 3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan ." Pasal 110 Ayat (1) " Yang dapat dian...

    Sumber gambar: White Paper B I Penulis: Bayu Sanggra Wisesa, S.H., M.H., C.Med., CHCO. Dunia telah memasuki revolusi industri dan sekarang dunia sedang berada dalam industri 4.0, revolusi industri adalah perubahan dimana manusia untuk memproduksi suatu barang yang semula begitu sulit dan lama berubah menjadi begitu mudah dan cepat singkatnya revolusi industri membuat manusia untuk memproduksi barang menjadi lebih efisien. Dahulu alat pembayaran menggunakan sistem barter, yakni menukar barang dengan barang milik orang lain yang kita butuhkan. Barter adalah kesepakatan kedua belah pihak seiring berjalannya zaman, emas menjadi salah satu instrument media alat tukar tetapi kita harus ketahui bahwa emas adalah sebuah batu yang telah disepakati secara internasional sebagai instrumen alat tukar namun manusia tidak mungkin setiap hari membawa bongkahan batu – batu berkilau yang banyak sehingga masuklah lembaga bernama bank. Bank menawarkan nilai tukar bernama uang yang terb...

  Penulis     : Bayu Sanggra Wisesa, S.H., M.H., C.Med., CHCO. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU - XXII/2024 adalah salah satu putusan lembaga negara yang menjadi polemik masyarakat dan mengakibatkan banyak elemen masyarakat turun ke jalan. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini bersifat "final" dan telah " berkekuatan hukum tetap ". berbeda halnya dengan makna " kekuatan hukum mengikat " yang hanya mengikat pada pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi dan mengikat bagi semua pihak ( erga omnes ), putusan Mahkamah Konstitusi tidak bersifat erga omnes tetapi ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden selaku lembaga negara yang menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yudikatif sehingga putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai sumber hukum dalam penyusunan Undang-Undang dan tidak dapat diterapkan sebagai hukum positif Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat putusan yang sifatnya u...