PENAHANAN IJAZAH OLEH PERUSAHAAN

Penulis    : Bayu Sanggra Wisesa, S.H., M.H., C.Med., CHCO.

Penahanan ijazah memang kerap menjadi momok bagi para pencari kerja, ijazah sendiri didefinisikan sebagai surat/sertifikat yang diterbitkan ketika pelajar telah menempuh pendidikan di sekolah/perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam konteks di Indonesia, ijasah kerap digunakan sebagai salah satu syarat wajib pencari kerja sehingga tidak heran bahwa ijazah memiliki pengaruh dalam mencari pekerjaan.

Ijazah sendiri bahkan sudah diakui dalam perundang-undangan sebagai sertifikat yang memiliki dasar hukum Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

"Ijasah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi".

Dalam praktiknya terdapat beberapa perusahaan yang menahan ijazah sebagai jaminan bahwa karyawan tersebut akan menyelesaikan kontrak kerja yang telah disepakati sehingga tidak berhenti ditengah jalan. Karyawan kontrak dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kerap kali menjadi sasaran pengusaha karena statusnya yang masih berupa kontrak. pengusaha berpendapat bahwa dengan ditahannya ijazah tersebut maka karyawan akan berfikir dua kali untuk memutus kontrak sepihak.

Walaupun secara hukum tidak terdapat pasal atau dasar hukum yang mengatur penahanan ijazah dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun sebenarnya praktik ini tidak melanggar hukum selama disepakati oleh para pihak yakni, pengusaha dan karyawan dimana pendapat ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd).

Dalam asas hukum dikenal dengan asas pacta sunt servanda

Dimana asas ini bersumber dari pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Lokasi: Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM INVESTASI DI INDONESIA

Gambar
 Penulis: Bayu Sanggra Wisesa, S.H., M.H., C.Med., CHCO., CIC. Investasi merupakan aktivitas yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi, baik secara individual maupun nasional. di Indonesia aktivitas investasi diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan untuk melindungi investor dan memastikan pasar yang sehat dan transparan dan hukum investasi di Indonesia tidak terpusat pada satu undang-undang tunggal, melainkan oleh berbagai peraturan yang saling berkaitan seperti: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengatur tentang perdagangan berjangka komoditi termasuk kontrak berjangka dan opsi di bursa berjangka. peraturan ini penting bagi investor yang tertarik pada pasar komoditi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang merupakan landasan hukum bagi pasar modal Indonesia. peraturan ini mengatur tentang penawaran umum perdana pada bursa saham Indonesia atau Initial Public Offering (IPO), perdagangan saham, reksadana, dan aktiv...
Baca selengkapnya

SERTIFIKAT HGB DAN HM PAGAR LAUT DI TANGERANG

 Penulis     : Bayu Sanggra Wisesa, S.H., M.H., C.Med., CHCO. Dalam sebuah acara televisi bernama  Catatan Demokrasi yang diupload tanggal 15 januari 2025 di channel youtube tvOneNews dengan judul Bikin Ribut, Pagar Misterius di Laut, menjadi perbincangan hangat lantaran terdapat sebuah pagar laut dari bambu yang membentang sepanjang kurang lebih 30 km yang terpasang di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah tidak diketahuinya dalang atau pihak yang memasang pagar bambu tersebut sehingga muncul spekulasi bahwa pagar bambu tersebut dibuat oleh masyarakat nelayan melalui dana swasembada dan ada juga yang berpendapat bahwa pagar bambu tersebut dibangun oleh sebuah korporasi besar sehingga menimbulkan beberapa pertannyaan seperti: 1. Kenapa kekayaan alam Indonesia bisa dijadikan kavlingan ? 2. Apakah laut Indonesia hanya punya korporasi ? Setelah viralnya pagar bambu pemerintah melalui alat negara yakni Tentara Nasional Indonesia...
Baca selengkapnya

POKOK-POKOK DALAM PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2022

Gambar
  Penulis: Bayu Sanggra Wisesa, S.H., M.H., C.Med., CHCO., CIC. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. dalam berbagai krisis, UMKM selalu menjadi sektor yang paling tangguh, fleksibel, dan mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi global. Peran UMKM tidak hanya penting dari sisi ekonomi tetapi juga dari sisi sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat. UMKM tersebar di berbagai sektor mulai dari perdagangan, jasa, pertanian, manufaktur, hingga ekonomi kreatif. Selain itu UMKM juga mendorong pemerataan pendapatan, menjadi motor penggerak ekonomi daerah, dan menopang ketahanan ekonomi nasional. Meski memiliki peran besar, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan seperti akses terhadap pembiayaan terbatas, keterbatasan teknologi dan digitalisasi, kurangnya literasi manajerial, persaingan dari produk luar daerah dan pelaku usaha besar, dan tentunya kurangnya market penjualan. Situasi ini memerlukan dukungan dari pemerintah, swasta, dan masyara...
Baca selengkapnya