MEMETAKAN JENIS-JENIS UMKM/IKM DARI PERATURAN HUKUM DI INDONESIA


Penulis: Bayu Sanggra Wisesa, S.H., M.H., C.Med., CHCO., CMM., CIC.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Di tengah perkembangan ekonomi digital dan globalisasi, UMKM tetap menjadi penggerak utama ekonomi rakyat karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu kegiatan usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan maupun badan usaha dengan skala tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. UMKM mencakup berbagai sektor usaha, mulai dari perdagangan, kuliner, jasa, pertanian, perikanan, industri kreatif, hingga layanan berbasis teknologi. Keberadaan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai sarana mencari keuntungan, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui penciptaan kesempatan kerja yang luas. Namun perlu dipahami juga, bahwa terdapat beberapa klaster untuk menggolongkan kriteria UMKM berdasarkan aturan dalam hukum positif di Indonesia

Secara hukum formal di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah mengelompokkan UMKM dengan menggunakan dua indikator utama, yakni modal usaha (saat pendirian/pendaftaran) dan omzet tahunan (hasil penjualan tahunan).

Kriteria modal usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, b, dan c yakni:

Pasal 35 ayat (3) huruf a

“Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha”

Pasal 35 ayat (3) huruf b

“Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp l.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan”

Pasal 35 ayat (3) huruf c

“Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha”

Omzet tahunan usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat (5) huruf a, b, dan c yakni:

Pasal 35 ayat (5) huruf a

“Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”

Pasal 35 ayat (5) huruf b

“Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan;”

Pasal 35 ayat (5) huruf c

“Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”

Meskipun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tidak menggunakan indikator jumlah tenaga kerja, Badan Pusat Statistik masih menggunakan jumlah karyawan untuk memetakan industri melalui Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri.

Pengertian industri dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri, yakni:

Pasal 1 ayat (1)

“Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri”

Bidang industri juga memiliki tiga kriteria (sama seperti UMKM) yang ditentukan dari jumlah tenaga kerjanya:

Pasal 2 ayat (1)

“Kegiatan usaha industri meliputi;

a.     a. Industri kecil;

b.     b. Industri menengah; dan

c.      c. Industri besar”

Pasal 2 ayat (1)

“Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah Tenaga Kerja dan/atau Nilai Investasi”

Secara singkat untuk mengklasifikasikan jenis usaha industri, itu hanya memerlukan dua kategori yakni jumlah tenaga kerja dan nilai investasi, kriteria ini terdapat dalam:

Pasal 3 ayat (1)

“Industri kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha”

Pasal 3 ayat (2)

“Tanah dan bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha”

Pasal 4

”Industri Menengah merupakan Industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.  a. Mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau

b.    b. Mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)”

Pasal 5

“Industri besar merupakan Industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)”

Secara sederhana, penggolongongan UMKM menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah berfokus pada modal usaha dan omzet tahunan, sedangkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri berfokus pada jumlah tenaga kerja dan nilai investasi.

UMKM sering disebut sebagai tulang punggung ekonomi nasional karena memiliki beberapa peran penting seperti, menyerap tenaga kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menjadi sumber inovasi dan kreativitas, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. UMKM bukan sekedar usaha berskala kecil, melainkan fondasi utama perekonomian Indonesia. Dengan jumlah pelaku usaha yang sangat besar dan tersebar hingga tingkat desa, UMKM memiliki potensi menjadi kekuatan ekonomi nasional yang mampu menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, penguatan legalitas, akses permodalan, digitalisasi, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha harus terus menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi Indonesia.



Lokasi: Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PEMBATASAN KEPEMILIKAN GERAI TOKO SWALAYAN

Gambar
  Penulis: Bayu Sanggra Wisesa, S.H., M.H., C.Med., CHCO., CIC. Pemerintah melalui Permendag Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan struktur usaha nasional. Pasal 10 ayat (1) “ Pelaku Usaha hanya dapat memiliki paling banyak 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri ”. Pasal 10 ayat (2) “ Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki 150 (serratus lima puluh) gerai Toko Swalayan dan akan melakukan penambahan gerai Toko Swalayan lebih lanjut, Pelaku Usaha wajib mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan ”. Kebijakan ini bukanlah pembatasan pertumbuhan usaha, melainkan strategi distribusi kesempatan ekonomi agar pelaku usaha lain, termasuk UMKM dan pengusaha lokal dapat berpartisipasi dalam rantai bisnis ritel modern. Regulasi ini mencerminkan semangat pemerataan ekonomi, kemitraan, serta perlindungan terhadap...
Baca selengkapnya

QUO VADIS UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET

Gambar
 Penulis: Bayu Sanggra Wisesa, S.H., M.H., C.Med., CHCO., CIC. Perampasan aset merupakan tindakan hukum yang kompleks dan memiliki implikasi luas, baik secara hukum maupun sosial ekonomi.  Tindakan ini melibatkan pengambilalihan kepemilikan aset (baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak) oleh negara atau lembaga berwenang, umumnya terkait dengan tindak pidana tertentu.  Tulisan ini akan membahas beberapa aspek penting terkait perampasan aset. Dasar hukum perampasan aset di Indonesia beragam dan bergantung pada jenis aset dan konteks perampasannya.  Beberapa undang-undang yang relevan antara lain: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang lain yang relevan (Tergantung pada jenis kejahatan dan aset yang terkait, undang-undang lain mungkin juga berlaku, seperti undang-undang terkait narkotika, korupsi, terorisme, dan sebagainya) Prose...
Baca selengkapnya

TANGGUNG JAWAB INFLUENCER TERHADAP PRODUK INVESTASI YANG DI PROMOSIKAN DI SOSIAL MEDIA

Gambar
  Penulis: Bayu Sanggra Wisesa, S.H., M.H., C.Med., CHCO., CIC. Perkembangan teknologi dan media sosial telah menciptakan fenomena baru dalam strategi pemasaran, yakni melalui endorsement oleh influencer tidak terkecuali dalam sektor keuangan dan investasi. baru-baru ini kita dihebohkan oleh seorang influencer yang memasarkan produk investasi peer to peer (P2P), walaupun informasi tersebut informasi yang menyesatkan namun berujung pada kerugian bagi para pengikut ( followers ). Banyak perusahaan yang memanfaatkan jasa influencer untuk mempromosikan produk investasi mereka dan hal ini menimbulkan pertanyaan hukum seperti, sejauh mana tanggung jawab influencer atas kerugian yang diderita publik akibat promosi produk investasi di media sosial ? Meskipun belum ada peraturan khusus yang mengatur influencer secara detail, namun peraturan umum tentang iklan dan perlindungan konsumen tetap berlaku. Tanggung jawab influencer dapat ditentukan berdasarkan: - Promosi atas dasar kerja sama at...
Baca selengkapnya