PERLAKUAN PAJAK ATAS TRANSAKSI ASET KRIPTO: Tinjauan Kritis PMK Nomor 50 Tahun 2025

 

Penulis: Bayu Sanggra Wisesa, S.H., M.H., C.Med., CHCO., CIC.

Era transformasi digital telah melahirkan instrumen keuangan baru seperti aset kripto, yang kini menjadi bagian dari ekosistem keuangan global. Di Indonesia, peningkatan volume transaksi kripto menimbulkan pertanyaan hukum megenai perlakuan pajaknya.

Pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 548) yang mengatur perpajakan dan transaksi aset kripto.

Bagi sebagian pihak, ini adalah langkah maju negara dalam mengimbangi perkembangan ekonomi digital, namun di sisi lain kebijakan ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah pajak ini adil dan proporsional ?

A. Apa yang Diatur dalam PMK Ini ?
Secara garis besar, PMK ini menetapkan bahwa:
Transaksi kripto tidak dikenai PPN langsung, tetapi jasa pendukung seperti platform exchange, e-wallet, dan penambangan kripto dikenai PPN sebesar 12%. Untuk Pajak Penghasilan (PPh), penjual aset kripto dikenakan tarif final 0,21% jika transaksi dilakukan di platform dalam negeri, dan 1% jika di lakukan di luar negeri yang belum ditunjuk otoritas.

B. Evaluasi Yuridis
Yang menjadi sorotan utama adalah skema PPh final berdasarkan nilai transaksi bruto, bukan keuntungan bersih. Artinya, meskipun seorang penjual aset kriptonya dalam keadaan rugi, ia tetap harus membayar pajak dari jumlah transaksi. Ini tentu bertentangan dengan asas keadilan dalam hukum pajak, di mana kewajiban pajak seharusnya didasarkan pada kemampuan ekonomis (ability to pay).

- Asas Legalitas & Kewenangan Delegatif

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 ini sah secara hukum karena diturunkan dari Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845). Namun pengaturan yang terlalu rinci dalam peraturan menteri berpotensi melampaui fungsi teknisnya (ultra vires).

- Keadilan Fiskal

Pengenaan PPh final berdasarkan nilai transaksi bruto tanpa melihat laba riil berpotensi merugikan wajib pajak yang tidak memperoleh keuntungan. Hal ini menyimpang dari asas ability to pay dan non-discriminatory taxation.

- Efektifitas Transaksi

Kewajiban administrasi kepada pelaku ekosistem digital (exchange, penambang, dan pengguna) sangat berat dan dapat menghambat partisipasi sektor informal.

- Resiko Duplikasi dan Ketidakharmonisan Internasional

Platform luar negeri dapat menjadi sarana penghindaran pajak jika belum ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak. Resiko pajak ganda juga muncul jika negara asal platform mengenakan pajak atas transaksi yang sama. Tanpa perjanjian digital Internasional, ini akan memberatkan pelaku usaha lokal yang ingin ekspansi global.

"Jika seorang pemuda menjual Bitcoinnya seharga Rp. 10 juta karena panik harga turun, padahal ia membelinya Rp. 15 juta. Meski merugi, ia tetap akan dikenai PPh final 0,21% dari nilai transaksi tersebut. Ini bukan sekedar beban fiskal, tapi bisa menjadi disinssentif bagi generasi muda yang ingin terlibat dalam ekonomi digital".

C. Peluang Celah Arbitrase

PMK ini juga berpotensi membuka celah penghindaran pajak. Platform luar negeri yang belum ditunjuk oleh otoritas pajak bisa menjadi pelarian para trader. Tak hanya itu, beban administrasi pemungutan, pelaporan, dan penyetoran menjadi rumit untuk pelaku usaha kripto skala kecil.

D. Rekomendasi

- Revisi sistem PPh final agar memperbolehkan opsi pelaporan berdasarkan laba riil untuk pelaku usaha tertentu.

- Sosialisasi dan edukasi publik tentang aspek perpajakan aset digital.

- Perlu kerja sama internasional untuk menghindari double taxation dan meningkatkan kepatuhan platform luar negeri

- Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya mengeluarkan Surat Edaran Teknis sebagai panduan operasional implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 ini.

E. Kesimpulan

PMK 50 Tahun 2025 merupakan langkah positif dalam merespon ekonomi digital. Namun, tetap memerlukan reformasi dari sisi substansi dan teknis agar selaras dengan prinsip keadilan, kepastian, dan efisiensi dalam hukum pajak.

Penataan pajak aset digital tidak boleh semata-mata berorientasi pada pendapatan negara, tetapi juga memperhatikan kematangan industri digital nasional dan integrasi sistem hukum.

Lokasi: Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SERTIFIKAT HGB DAN HM PAGAR LAUT DI TANGERANG

 Penulis     : Bayu Sanggra Wisesa, S.H., M.H., C.Med., CHCO. Dalam sebuah acara televisi bernama  Catatan Demokrasi yang diupload tanggal 15 januari 2025 di channel youtube tvOneNews dengan judul Bikin Ribut, Pagar Misterius di Laut, menjadi perbincangan hangat lantaran terdapat sebuah pagar laut dari bambu yang membentang sepanjang kurang lebih 30 km yang terpasang di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah tidak diketahuinya dalang atau pihak yang memasang pagar bambu tersebut sehingga muncul spekulasi bahwa pagar bambu tersebut dibuat oleh masyarakat nelayan melalui dana swasembada dan ada juga yang berpendapat bahwa pagar bambu tersebut dibangun oleh sebuah korporasi besar sehingga menimbulkan beberapa pertannyaan seperti: 1. Kenapa kekayaan alam Indonesia bisa dijadikan kavlingan ? 2. Apakah laut Indonesia hanya punya korporasi ? Setelah viralnya pagar bambu pemerintah melalui alat negara yakni Tentara Nasional Indonesia...
Baca selengkapnya

PERSPEKTIF SINGLE BAR / MULTI BAR

Gambar
Penulis : Bayu Sanggra Wisesa, S.H., M.H., C.Med., CHCO. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, secara tegas mengatakan bahwa sistem yang dianut adalah single bar  namun faktanya PERADI bukan satu-satunya organisasi advokat di Indonesia, ada beberapa organisasi advokat di Indonesia yakni:  1. PERADAN (Perkumpulan Advokat dan Pengacara Nusantara) 2. DPN Indonesia (Dewan Pengacara Nasional Indonesia) 3. KAI (Kongres Advokat Indonesia) 4. PERADIN (Perkumpulan Advokat Indonesia) 5. FERARI (Federasi Advokat Republik Indonesia) 6. PERARI (Perkumpulan Pengacara Indonesia) 7. PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) PERADI dibentuk oleh 8 (delapan) organisasi atau dikenal dengan 8 (delapan) organisasi pendiri PERADI, yakni: 1. IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) 2. AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) 3. IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia) 4. HAPI (Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia) 5. SPI (Serikat Pengacara Indonesia) 6. AKHI (Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia) ...
Baca selengkapnya

HUKUM INVESTASI DI INDONESIA

Gambar
 Penulis: Bayu Sanggra Wisesa, S.H., M.H., C.Med., CHCO., CIC. Investasi merupakan aktivitas yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi, baik secara individual maupun nasional. di Indonesia aktivitas investasi diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan untuk melindungi investor dan memastikan pasar yang sehat dan transparan dan hukum investasi di Indonesia tidak terpusat pada satu undang-undang tunggal, melainkan oleh berbagai peraturan yang saling berkaitan seperti: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengatur tentang perdagangan berjangka komoditi termasuk kontrak berjangka dan opsi di bursa berjangka. peraturan ini penting bagi investor yang tertarik pada pasar komoditi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang merupakan landasan hukum bagi pasar modal Indonesia. peraturan ini mengatur tentang penawaran umum perdana pada bursa saham Indonesia atau Initial Public Offering (IPO), perdagangan saham, reksadana, dan aktiv...
Baca selengkapnya