HAMPIR SATU DEKADE BERJALAN REFORMA AGRARIA MASIH PINCANG

Penulis: Bayu Sanggra Wisesa, S.H., M.H., C.Med., CHCO.

 

Permasalahan

1.  Program reforma agraria masih bertumpu pada legalisasi aset tanah sehingga belum benar-benar mengurangi ketimpangan untuk mencapai keadilan agraria.

2.      Pemerintah merencanakan reforma agraria seluas 9.000.000 ha, meliputi:

-          Legalisasi aset 4.500.000 ha

-          Redistribusi tanah 4.500.000 ha


Reforma Agraria berasal dari bahasa Spanyol, sedangkan Agrarian Reform berasal dari Bahasa Inggris, memiliki arti pengaturan kembali atau perombakan penguasaan tanah. Maksudnya adalah mensyaratkan dengan adanya perubahan sistem penataan, relasi dan struktur penguasaan tanah.

Reforma agraria melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 cenderung bercorak Neo-populis bersifat redistributif, Neo-populis adalah Gerakan politik dan tidak memiliki definisi secara pasti, Gerakan ini dapat diartikan sebagai refleksi dari keinginan rakyat untuk mereformasi kondisi sosio-ekonomi, sedangkat redistributif adalah kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan, hak kepemilikan, dan nilai-nilai di dalam Masyarakat. Corak Neo-populis dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 memiliki makna dengan “batasan perluasan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan berkeluarga”.

Di Indonesia hampir seluruh wilayahnya dikuasai oleh korporasi tambang, perkebunan, infrastruktur, industri pabrik, industri  ekstraktif. Karena itu reforma agraria dibutuhkan guna menjalankan arti dari redistribusi tanah dengan memberikan akses pada petani tak bertanah atau petani yang menguasai tanah sendiri.

Redistribusi tanah juga harus ditunjang oleh pemberian akses terhadap modal, akses terhadap pembukaan pasar, dan akses terhadap pengetahuan agar tanah yang telah didistribusi tidak dijual kembali. Untuk mengetahui implementasi kebijakan reforma agraria berjalan benar atau tidak maka:

1.    Tidak adanya redistribusi, maka dipastikan bahwa kebijakan reforma agraria hanya berpura-pura.

2.     Batas luas penguasaan yang melampaui batas maka dapat dipastikan kebijakan tersebut sedang melawan reforma agraria.

Karena itu redistribusi tanah berbeda dengan hanya membagi-bagi tanah atau sekedar sertifikasi, redistribusi tanah bertujuan untuk menjamin keadilan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sehingga Kementrian ATR/BPN diharapkan agar terus berkoordinasi dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta perlu adanya regulasi yang mengatur secara jelas untuk penguasaan tanah oleh badan hukum.

 

Sumber:

Kementrian ATR/BPN

Lokasi: Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

POSISI PUTUSAN MK

  Penulis     : Bayu Sanggra Wisesa, S.H., M.H., C.Med., CHCO. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU - XXII/2024 adalah salah satu putusan lembaga negara yang menjadi polemik masyarakat dan mengakibatkan banyak elemen masyarakat turun ke jalan. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini bersifat "final" dan telah " berkekuatan hukum tetap ". berbeda halnya dengan makna " kekuatan hukum mengikat " yang hanya mengikat pada pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi dan mengikat bagi semua pihak ( erga omnes ), putusan Mahkamah Konstitusi tidak bersifat erga omnes tetapi ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden selaku lembaga negara yang menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yudikatif sehingga putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai sumber hukum dalam penyusunan Undang-Undang dan tidak dapat diterapkan sebagai hukum positif Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat putusan yang sifatnya u...
Baca selengkapnya

PERSPEKTIF SINGLE BAR / MULTI BAR

Gambar
Penulis : Bayu Sanggra Wisesa, S.H., M.H., C.Med., CHCO. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, secara tegas mengatakan bahwa sistem yang dianut adalah single bar  namun faktanya PERADI bukan satu-satunya organisasi advokat di Indonesia, ada beberapa organisasi advokat di Indonesia yakni:  1. PERADAN (Perkumpulan Advokat dan Pengacara Nusantara) 2. DPN Indonesia (Dewan Pengacara Nasional Indonesia) 3. KAI (Kongres Advokat Indonesia) 4. PERADIN (Perkumpulan Advokat Indonesia) 5. FERARI (Federasi Advokat Republik Indonesia) 6. PERARI (Perkumpulan Pengacara Indonesia) 7. PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) PERADI dibentuk oleh 8 (delapan) organisasi atau dikenal dengan 8 (delapan) organisasi pendiri PERADI, yakni: 1. IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) 2. AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) 3. IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia) 4. HAPI (Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia) 5. SPI (Serikat Pengacara Indonesia) 6. AKHI (Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia) ...
Baca selengkapnya

SERTIFIKAT HGB DAN HM PAGAR LAUT DI TANGERANG

 Penulis     : Bayu Sanggra Wisesa, S.H., M.H., C.Med., CHCO. Dalam sebuah acara televisi bernama  Catatan Demokrasi yang diupload tanggal 15 januari 2025 di channel youtube tvOneNews dengan judul Bikin Ribut, Pagar Misterius di Laut, menjadi perbincangan hangat lantaran terdapat sebuah pagar laut dari bambu yang membentang sepanjang kurang lebih 30 km yang terpasang di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah tidak diketahuinya dalang atau pihak yang memasang pagar bambu tersebut sehingga muncul spekulasi bahwa pagar bambu tersebut dibuat oleh masyarakat nelayan melalui dana swasembada dan ada juga yang berpendapat bahwa pagar bambu tersebut dibangun oleh sebuah korporasi besar sehingga menimbulkan beberapa pertannyaan seperti: 1. Kenapa kekayaan alam Indonesia bisa dijadikan kavlingan ? 2. Apakah laut Indonesia hanya punya korporasi ? Setelah viralnya pagar bambu pemerintah melalui alat negara yakni Tentara Nasional Indonesia...
Baca selengkapnya