JANGKA WAKTU PENGUASAAN HAK GUNA USAHA

Penulis: Bayu Sanggra Wisesa, S.H., M.H., C.Med., CHCO.

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengelola tanah negara, artinya hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang digunakan untuk usaha pertanian, peternakan dan perikanan dengan jangka waktu tertentu. Hak Guna Usaha itu diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria, selain diatur di UU No. 5 Tahun 1960 regulasi tersebut juga diatur di Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah.

Walaupun begitu belakangan ini telah dikeluarkannya regulasi terbaru yang mencabut Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, yakni Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Regulasi terkait Hak Guna Usaha dapat di temukan diantaranya:

1.      Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria.

2.   Pasal 22 PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

3.  Pasal 18 PP No. 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Dari ketiga peraturan tersebut, walaupun pemberian maksimal Hak Guna Usaha di UU No. 5 Tahun 1960 berbeda dengan PP No. 18 Tahun 2021 dan PP No. 12 Tahun 2023 yakni maksimal 25 tahun oleh Undang-Undang dan maksimal 35 tahun oleh Peraturan Pemerintah akan tetapi tidak diatur secara eksplisit tentang jangka waktu akan berakhir.

Untuk Hak Guna Usaha cara pemberiannya itu dengan sistem 1 (Satu) siklus yakni, pemberian, perpanjangan dan pembaruan, namun aturan berakhir sebenarnya tidak diatur secara eksplisit karena dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (3) Permen ATR/KBPN No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah bahwa:

“Hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Menteri”.

“Berdasarkan hasil penelitian oleh kepala kantor pertanahan, Menteri dapat memberikan kembali atau tidak memberikan kembali Hak Guna Usaha baik Sebagian atau seluruhnya”.

Sehingga regulasi tentang jangka waktu Hak Guna Usaha sendiri penulis melihatnya sebagai kekosongan hukum (rechtvakum), pemegang bekas hak tersebut dapat mengajukan permohonan perizinannya kembali yakni Hak Guna Usaha setelah Hak Guna Usaha itu telah berakhir, hal ini tidak lepas dari pelaku usaha yang mempunyai Hak Guna Usaha secara terus menerus tanpa ada peralihan hak kepada pemodal lain selama memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Permen ATR/KBPN No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah.

Lokasi: Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

POSISI PUTUSAN MK

  Penulis     : Bayu Sanggra Wisesa, S.H., M.H., C.Med., CHCO. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU - XXII/2024 adalah salah satu putusan lembaga negara yang menjadi polemik masyarakat dan mengakibatkan banyak elemen masyarakat turun ke jalan. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini bersifat "final" dan telah " berkekuatan hukum tetap ". berbeda halnya dengan makna " kekuatan hukum mengikat " yang hanya mengikat pada pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi dan mengikat bagi semua pihak ( erga omnes ), putusan Mahkamah Konstitusi tidak bersifat erga omnes tetapi ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden selaku lembaga negara yang menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yudikatif sehingga putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai sumber hukum dalam penyusunan Undang-Undang dan tidak dapat diterapkan sebagai hukum positif Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat putusan yang sifatnya u...
Baca selengkapnya

PERSPEKTIF SINGLE BAR / MULTI BAR

Gambar
Penulis : Bayu Sanggra Wisesa, S.H., M.H., C.Med., CHCO. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, secara tegas mengatakan bahwa sistem yang dianut adalah single bar  namun faktanya PERADI bukan satu-satunya organisasi advokat di Indonesia, ada beberapa organisasi advokat di Indonesia yakni:  1. PERADAN (Perkumpulan Advokat dan Pengacara Nusantara) 2. DPN Indonesia (Dewan Pengacara Nasional Indonesia) 3. KAI (Kongres Advokat Indonesia) 4. PERADIN (Perkumpulan Advokat Indonesia) 5. FERARI (Federasi Advokat Republik Indonesia) 6. PERARI (Perkumpulan Pengacara Indonesia) 7. PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) PERADI dibentuk oleh 8 (delapan) organisasi atau dikenal dengan 8 (delapan) organisasi pendiri PERADI, yakni: 1. IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) 2. AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) 3. IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia) 4. HAPI (Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia) 5. SPI (Serikat Pengacara Indonesia) 6. AKHI (Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia) ...
Baca selengkapnya

SERTIFIKAT HGB DAN HM PAGAR LAUT DI TANGERANG

 Penulis     : Bayu Sanggra Wisesa, S.H., M.H., C.Med., CHCO. Dalam sebuah acara televisi bernama  Catatan Demokrasi yang diupload tanggal 15 januari 2025 di channel youtube tvOneNews dengan judul Bikin Ribut, Pagar Misterius di Laut, menjadi perbincangan hangat lantaran terdapat sebuah pagar laut dari bambu yang membentang sepanjang kurang lebih 30 km yang terpasang di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah tidak diketahuinya dalang atau pihak yang memasang pagar bambu tersebut sehingga muncul spekulasi bahwa pagar bambu tersebut dibuat oleh masyarakat nelayan melalui dana swasembada dan ada juga yang berpendapat bahwa pagar bambu tersebut dibangun oleh sebuah korporasi besar sehingga menimbulkan beberapa pertannyaan seperti: 1. Kenapa kekayaan alam Indonesia bisa dijadikan kavlingan ? 2. Apakah laut Indonesia hanya punya korporasi ? Setelah viralnya pagar bambu pemerintah melalui alat negara yakni Tentara Nasional Indonesia...
Baca selengkapnya