PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM INDONESIA

Penulis    : Bayu Sanggra Wisesa, S.H.

Syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”). Sahnya suatu perkawinan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 UUP adalah :

1.      Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu.

2.      Perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut dengan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 (“PP No. 9/1975”). Apabila perkawinan dilakukan oleh orang Islam maka pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954. Sedangkan, bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya di luar agama Islam, maka pencatatan dilakukan pada Kantor Catatan Sipil (lihat Pasal 2 PP No. 9/1975).

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP. Hal ini berarti UU Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing.

Namun, permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak tersebut membolehkan untuk dilakukannya perkawinan beda agama. Misalnya, dalam ajaran Islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam (Al Baqarah [2]: 221). Selain itu, juga dalam ajaran Kristen perkawinan beda agama dilarang (II Korintus 6: 14-18).

Dalam hal ini karena Anda sebagai pihak laki-laki yang beragama Islam, dan dalam ajaran Islam masih diperbolehkan untuk menikah beda agama apabila pihak laki-laki yang beragama Islam dan pihak perempuan beragama lain. Namun, dalam ajaran Katolik yang dianut oleh pasangan Anda pada prinsipnya dilarang adanya perkawinan beda agama.

Akan tetapi, pada praktiknya memang masih dapat terjadi adanya perkawinan beda agama di Indonesia. Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Menurut Wahyono, empat cara tersebut adalah:

1.      Meminta penetapan pengadilan.

2.      Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama.

3.      Menundukan sementara pada salah satu hukum agama.

4.      Menikah di luar negeri.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SERTIFIKAT HGB DAN HM PAGAR LAUT DI TANGERANG

 Penulis     : Bayu Sanggra Wisesa, S.H., M.H., C.Med., CHCO. Dalam sebuah acara televisi bernama  Catatan Demokrasi yang diupload tanggal 15 januari 2025 di channel youtube tvOneNews dengan judul Bikin Ribut, Pagar Misterius di Laut, menjadi perbincangan hangat lantaran terdapat sebuah pagar laut dari bambu yang membentang sepanjang kurang lebih 30 km yang terpasang di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah tidak diketahuinya dalang atau pihak yang memasang pagar bambu tersebut sehingga muncul spekulasi bahwa pagar bambu tersebut dibuat oleh masyarakat nelayan melalui dana swasembada dan ada juga yang berpendapat bahwa pagar bambu tersebut dibangun oleh sebuah korporasi besar sehingga menimbulkan beberapa pertannyaan seperti: 1. Kenapa kekayaan alam Indonesia bisa dijadikan kavlingan ? 2. Apakah laut Indonesia hanya punya korporasi ? Setelah viralnya pagar bambu pemerintah melalui alat negara yakni Tentara Nasional Indonesia...
Baca selengkapnya

PERSPEKTIF SINGLE BAR / MULTI BAR

Gambar
Penulis : Bayu Sanggra Wisesa, S.H., M.H., C.Med., CHCO. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, secara tegas mengatakan bahwa sistem yang dianut adalah single bar  namun faktanya PERADI bukan satu-satunya organisasi advokat di Indonesia, ada beberapa organisasi advokat di Indonesia yakni:  1. PERADAN (Perkumpulan Advokat dan Pengacara Nusantara) 2. DPN Indonesia (Dewan Pengacara Nasional Indonesia) 3. KAI (Kongres Advokat Indonesia) 4. PERADIN (Perkumpulan Advokat Indonesia) 5. FERARI (Federasi Advokat Republik Indonesia) 6. PERARI (Perkumpulan Pengacara Indonesia) 7. PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) PERADI dibentuk oleh 8 (delapan) organisasi atau dikenal dengan 8 (delapan) organisasi pendiri PERADI, yakni: 1. IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) 2. AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) 3. IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia) 4. HAPI (Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia) 5. SPI (Serikat Pengacara Indonesia) 6. AKHI (Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia) ...
Baca selengkapnya

HUKUM INVESTASI DI INDONESIA

Gambar
 Penulis: Bayu Sanggra Wisesa, S.H., M.H., C.Med., CHCO., CIC. Investasi merupakan aktivitas yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi, baik secara individual maupun nasional. di Indonesia aktivitas investasi diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan untuk melindungi investor dan memastikan pasar yang sehat dan transparan dan hukum investasi di Indonesia tidak terpusat pada satu undang-undang tunggal, melainkan oleh berbagai peraturan yang saling berkaitan seperti: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengatur tentang perdagangan berjangka komoditi termasuk kontrak berjangka dan opsi di bursa berjangka. peraturan ini penting bagi investor yang tertarik pada pasar komoditi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang merupakan landasan hukum bagi pasar modal Indonesia. peraturan ini mengatur tentang penawaran umum perdana pada bursa saham Indonesia atau Initial Public Offering (IPO), perdagangan saham, reksadana, dan aktiv...
Baca selengkapnya